Mahkamah Agung Tolak Kasasi Pemerintah tentang Ujian Nasional
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyudin Zarkasi menyambut gembira putusan Mahkamah Agung menolak kasasi pemerintah tentang pelaksanaan Ujian Nasional, sebagai syarat kelulusan siswa.
Zarkasi mengaku mendengar putusan mahkamah tersebut dari website resminya baru-baru ini. Namun soal kepastian jadi atau tidaknya pelaksanaan ujian nasional nanti, menurutnya harus menunggu keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional.
"Sejauh ini peraturan ujian nasional sudah ada, tapi kami tunggu instruksi selanjutnya," ujar Zarkasi di Bandung, Selasa (24/11).
Dia menilai putusan mahkamah tersebebut itu bagus, karena ujian nasional selama ini kerap diwarnai kecurangan. Akibatnya, hasil evaluasi belajar siswa menjadi kabur. "Kan semua jadi pada ikut ujian, dari bupati sampai guru-guru," katanya.
Ujian nasional, kata mantan pembantu rektor Universitas Padjadjaran itu, bisa diganti dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Fungsinya untuk memetakan kualitas standar pendidikan di berbagai daerah.
Dari situ, pemerintah kemudian melakukan intervensi dengan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang nilai siswanya masih kurang. "Dengan menambah guru atau meningkatkan sarana dan prasarana sekolah," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia, Iwan Hermawan juga menyambut gembira berita tersebut. Dengan keluarnya putusan makhamah , kata dia, pemerintah berarti harus membatalkan ujian nasional SMP, SMA, dan SMK, serta Madrasah setingkat.
Sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kelulusan siswa tidak lagi ditentukan dari hasil ujian nasional, melainkan dinilai oleh sekolah masing-masing. "Kelulusan diserahkan ke guru," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta mengubah pasal 72 dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 yang mengatur tentang kelulusan siswa berdasarkan ujian nasional. Sebagai pengganti ujian nasional jika sudah disiapkan pemerintah, FGII menyarankan agar soal itu diganti namanya menjadi Ujian Sekolah Berstandar Nasional. "Penerapannya seperti USBN di sekolah dasar," katanya.
Sebelumnya pada 2006, 58 orang guru dan elemen masyarakat menolak ujian nasional sebagai syarat kelulusan siswa lewat pengajuan gugatan citizen lawsuit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Putusan majelis hakim itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Tapi pemerintah yang tak puas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintah terkait pelaksanaan Ujian Nasional (Unas).
Dari laman MA, di Jakarta, Rabu, menyebutkan pemohon dalam perkara tersebut, yakni, pihak negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Negara RI cq Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla --saat permohonan itu diajukan--, Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo --saat permohonan itu diajukan--.
Kemudian, Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding).
"Menolak permohonan kasasi para pemohon," kata laman tersebut menyebutkan.
Serta membebankan para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500 ribu.
Putusan itu sendiri, diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan MA pada 14 September 2009 dengan ketua majelis hakim, Abbas Said, dan anggota majelis hakim Mansyur Kartayasa dan Imam Harjadi.
Dengan putusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksaan UN yang selama ini, dilakukan adalah cacat hukum dan UN dilarang untuk diselenggarakan.
Adanya putusan tersebut, sekaligus menguatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 6 Desember 2007, namun pemerintah tetap menyelenggaran UN untuk 2008 dan 2009.
Pemerintah dianggap telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru baik sarana maupun prasarana, hingga pemerintah diminta untuk memperhatikan terjadinya gangguan psikologis dan mental para siswa sebagai dampak dari penyelenggaran UN.
0 komentar:
Posting Komentar